Photo Guru dan Staf Tata Usaha

Video Mabhak






Online

We have 238 guests online

Kemarau Panjang

PENANGANAN KEKERINGAN di JAWA

PENANGANAN KEKERINGAN di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Musim kemarau seperti saat ini, sebagian wilayah di Indonesia yang mengalami kekeringan selalu kesulitan air. Jumlah wilayah yang menderita kekeringan dari tahun ketahun terlihat semakin meningkat dan meluas. Hal ini diakibatkan tidak hanya oleh rusaknya lingkungan di daerah tangkapan air, akan tetapi juga diakibatkan oleh pesatnya pembangunan fisik serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan air tanpa diikuti dengan upaya menjaga dan melestarikan sumber daya air.

Di Pulau Jawa yang menjadi langganan kekeringan adalah daerah-daerah sepanjang pantura pulau jawa. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan sulitnya mendapatkan air untuk irigasi persawahan namun yang lebih penting juga menyebabkan kesulitan bagi penduduk dalam mendapatkan air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari.

Pengamatan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk tahun 2003 ini, terdapat 30 kabupaten yang mengalami kesulitan air, dan yang tergolong parah adalah di Pulau Jawa yaitu di 13 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 12 di Jawa Tengah, 3 di Jawa Barat, dan 2 di DI Yogyakarta. Di samping 2 kabupaten di Provinsi Banten yang perlu diwaspadai. Sedangkan menurut data Potdes BPS tahun 2000, desa yang rawan air bersih meliputi desa-desa di Kabupaten Serang, Tangerang, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Grobogan, Demak, Blora, Rembang, Brebes, Wonogiri dan Cilacap.

Menindaklanjuti informasi tersebut, untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan kesulitan air bersih, maka Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, segera melakukan upaya-upaya penanganan dengan menugaskan Tim Survei secara serentak pada bulan Agustus 2003 yang lalu, untuk melakukan inventarisasi kondisi serta kebutuhan penanganan yang tepat untuk mengatasi dan menanggulangi dampak kekeringan yang menimpa daerah-daerah tersebut.

Survei diarahkan pada daerah-daerah, hasil keputusan rapat Koordinasi Khusus tentang penanganan dampak kekeringan 2003, masing-masing untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta, yang meliputi Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

KONDISI UMUM AKIBAT KEKERINGAN

Prioritas inventarisasi diarahkan pada kebutuhan air bersih untuk kepentingan hidup sehari-hari bagi penduduk. Dari hasil survei diperoleh gambaran kondisi tingkat penyediaan air bersih sebagai berikut:

UPAYA PENANGGULANGAN

Dari kondisi yang demikian di beberapa daerah, maka Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah telah menetapkan kebijakan dalam penanggulangan dampak kekeringan dan kesulitan air bersih melalui program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Program Jangka Pendek

1. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang masih tersedia sebagai air baku untuk air bersih;

2. Menambah instalasi yang dapat difungsikan dengan cepat seperti pembuatan paket-paket unit pengolahan air bersih berkapasitas kecil (5-10 l/det) khusus untuk daerah yang masih memiliki sumber air baku;

3. Bagi daerah rawan air bersih termasuk yang sumur dangkalnya juga mengalami kekeringan, dibantu dengan suplai air bersih melalui tangki yang airnya diambil dari instalasi pengolahan air (IPA) terdekat yang masih berfungsi;

4. Untuk daerah yang memiliki potensi air tanah sedang (kedalaman 25-40 m) sesuai peta potensi air tanah, dibangun sumur-sumur pompa tangan dalam.

Program Jangka Menengah

1. Kampanye hemat air, gerakan hemat air, perlindungan sumber air, mengimbau rasa peduli dan kesetiakawanan terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan air minum.

2. Penyebarluasan teknik-teknik pencarian dan penjernihan air sederhana.

3. Khusus untuk daerah rawan air :

- Memanfaatkan sumber air yang ada secara lebih efisien dan efektif;

- Meningkatkan kehandalan sumber air baku instalasi pengolahan air minum yang ada;

- Untuk Ibukota Kecamatan (IKK) yang berdekatan dengan wilayah-wilayah rawan air, dilakukan peningkatan atau pembangunan IPA sehingga menjadi suatu sentra produksi air minum;

- Meneruskan program air minum pada desa rawan air;

- Pengembangan teknologi tepat guna seperti penggunaan pompa tangan dalam (kedalaman 25-40 m) bagi daerah yang berpotensi memiliki air tanah sedang;

- Melanjutkan program penyehatan PDAM.

Program Jangka Panjang

1. Perlindungan sumber-sumber air dan pengembangannya;

2. Memperluas pembangunan sistem penyediaan air minum IKK dan Perdesaan;

3. Meningkatkan pembangunan sistem penyediaan air minum Kota dan Regional dengan mengikutsertakan swasta.

Khusus untuk kebutuhan mendesak saat ini, program diprioritaskan pada pemanfaatan sumber air yang masih tersedia sebagai air baku untuk air minum, menambah instalasi yang dapat difungsikan dengan cepat melalui pembuatan unit pengolah air bersih kapasitas kecil 5 sampai 10 liter/detik bagi daerah yang masih memiliki air baku, kemudian mensuplai daerah yang mengalami kekeringan melalui mobil tangki dengan mengambil air dari IPA terdekat yang masih berfungsi, serta membangun sumur-sumur pompa tangan dalam 25 sampai 40 meter untuk daerah yang memiliki potensi air tanah sedang.

UPAYA YANG SEDANG DILAKUKAN

Upaya-upaya yang telah dilakukan dan sampai saat ini masih berjalan meliputi: memberikan dukungan kepada PDAM di 30 Propinsi dalam memperluas pelayanan, serta kegiatan fisik untuk optimalisasi dan kebutuhan mendesak, dan melalui program penanggulangan dampak pengurangan subsidi BBM untuk prasarana air bersih (SB-AB)

Program dukungan bagi PDAM

Untuk pelayanan skala kota maka bentuk kegiatannya adalah peningkatan dan pembangunan IPA baru, perluasan cakupan pelayanan melalui penambahan jaringan distribusi, serta penambahan mobil tangki untuk mensuplai daerah-daerah rawan air.

Untuk Skala IKK, dukungan meliputi peningkatan atau pembangunan IPA agar menjadi satu sentra produksi air minum dan pendistribusian melalui perluasan jaringan pipa atau pengoperasian mobil tangki. Sedangkan untuk skala desa dilakukan melalui pembangunan sumur-sumur pompa tangan dalam.

Program SB-AB

Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan ditujukan pada masyarakat tidak mampu di daerah sulit air dimana harus membeli atau mengambil dari lokasi yang jauh dan yang selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau.

Kegiatan dari program ini meliputi pembangunan hidran umum, terminal air, Sipas, sumur dalam, dan pengadaan truk tangki.

Dari Program SB-AB untuk tahun 2001 dan 2002 mencakup 2.650 kelurahan/desa di 30 propinsi dan melayani 1,750,000 jiwa dengan dana sebesar Rp. 304 milyar dan telah direalisasikan pengadaan mobil tangki 322 unit. Sedangkan untuk tahun 2003 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 250 milyar untuk mencakup 1,000 kelurahan/desa di 30 propinsi yang akan melayani 1,250,000 jiwa termasuk di dalam program ini pengadaan 150 unit mobil tangki air dan 24 modul sumur dalam.

Bantuan Air Gratis

Pada tahun 2003 ini, Ditjen. Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Dep. Kimpraswil juga ditunjuk sebagai Leading Sector untuk bantuan air gratis.

Untuk itu telah ditetapkan 140 unit mobil tangki yang akan didistribusikan sebagai bantuan dampak kekeringan kepada Propinsi Banten sejumlah 12 unit, Jabar 43 unit, Jateng 48 unit, Jatim 30 unit, D.I.Yogyakarta 7 unit. Sampai saat ini 88 unit telah terdistribusi yaitu masing-masing 6 unit untuk Provinsi Banten, 16 unit untuk Jabar, 29 unit untuk Jateng, 7 unit untuk D.I.Yogyakarta dan 30 unit untuk Jawa Timur. Selain itu juga telah dialokasikan biaya O&P sebesar Rp. 455 juta (akan di SKO langsung ke Pemerintah Provinsi) serta pembangunan 6 Unit IPA dengan total biaya Rp 31,570 milyar.

Sumber:

Direktorat Perkotdes Wilayah Tengah